Permudah Proses Perizinan Lewat Perbup 43 Tahun 2020

0
198 views

BRAYANEWS | MUARA TEWEH – Bupati Barito Utara (Barut) H Nadalsyah telah mendelegasikan wewenang Penerbitan dan Penandatangan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Barut.

Pendelegasian wewenang perizinan ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 43 Tahun 2020 dengan maksud untuk mempermudah proses pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dan setiap perizinan yang akan dilengkapi persyaratannya mesti atas permintaan setelah dilakukan pengecekan oleh petugas dari DPMPTSP Barut.

Kepala DPMPTSP Barut, Hery jhon setiawan kepada wartawan mengatakan, Iklim investasi di Barut sangat memerlukan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan yang biasa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan dalam rangka menjalankan bidang usahanya.

“Arti dari satu pintu adalah tidak ada pintu lain yang harus dilewati, berangkat dari Perpres yang merupakan hasil rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi keharusan memangkas birokrasi perizinan dan menerapkan sistem elektronik atau pelayanan secara online, maka kedepan tidak ada lagi yang namanya rekomendasi dari instansi ini atau itu,” jelas Hery Jhon di aula serba guna Kantor DPMPTSP, Rabu (21/10/2020).

Dijelaskannya, dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dikeluarkan pada 31 Agustus 2017, juga diharuskan membentuk satgas pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan pelaksanaan dalam berinvestasi.

“Pelayanan yang dilakukan ini tidak boleh ada tebang pilih, lentaran atas nama kedaerahan. Oleh sebab itu, pelayanan perizinan investasi wajib dilayani baik dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dan Kebijakan itu akan selalu dimonitor oleh KPK dan Ombudsman,” imbuh Heri Jhon.

Ia menyampaikan, kepada seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan pelayanan ini dan masyarakat supaya memahami jika nantinya terdapat beberapa perusahan yang akan menanamkan investasi di daerah ini.

“Oleh karenanya, masyarakat dituntut bisa menyesuaikan perkembangan jaman yang sekarang ini terus bergerak. Dan kita tidak bisa bertahan terus dalam kondisi yang sifatnya menghalangi pihak lain dalam membuka investasi di daerah ini,” ujarnya.

Karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani siapapun yang ingin berinvestasi atau membuka usaha guna menyerap tenaga kerja di daerah ini serta memiliki kepastian nilai upah/gajih pekerjanya.

Salah satu contoh bahwa dalam waktu dekat ini akan ada salah satu ritel seperti Alfamart yang akan membuka cabang/usahanya di Barito Utara dengan jumlah hanya 5 tempat dengan diatur oleh Pemerintah Daerah. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here