BRAYANEWS | MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) melaksanakan apel gabungan setiap awal bulan dihalaman kantor bupati setempat, Senin (3/2). Apel gabungan ini dihadiri Bupati H Nadalsyah, Wakil Bupati Sugianto Panala Putra, kepala perangkat daerah dan PNS lingkup Pemkab Barito Utara.
Bupati H Nadalsyah dalam amanatnya mengatakan bahwa zaman terus bergerak dinamis, birokrasi seyogyanya harus dapat beradaptasi dan berakselerasi mengiringi dinamika perubahan tersebut.
“Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan pada paradigma good governance atau tatalaksana pemerintahan yang baik, di rasa tidak lagi cukup memadai untuk menjawab tantangan perubahan,” kata bupati Nadalsyah.
Dikatakannya, kini paradigma tersebut secara perlahan mengalami pergeseran menuju paradigm open government atau keterbukaan pemerintah. Pemerintah tidak lagi sekedar berkutat hanya pada pembenahan performa internal birokrasi, namun lebih dari itu, yaitu birokrasi pemerintah juga harus mampu berorientasi eksternal dalam rangka menunaikan kewajibannya demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal.
“Menyadari tugas dan tanggung jawab birokrasi yang semakin berat tersebut, maka Pemkab Barito Utara berkomitmen untuk senantiasa dapat mengimbangi berbagai tuntutan kewajiban itu dengan kebijakan yang berpihak pada usaha pemenuhan hak atas kesejahteraan ASN yang layak dan berkeadilan,” katanya.
Dijelaskannya Bupati instrumen kebijakan dalam rangka pemenuhan hak kesejahteraan ASN yang ada saat ini adalah Perbup nomor 2 tahun 2019 tentang tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (TPP) dilingkungan Pemkab Barito Utara.
“Perbup ini pada intinya memuat ketentuan yang mengatur bahwa setiap PNS berhak atas tambahan penghasilan berdasarkan atas beban kerja dan kelangkaan profesi,” katanya.
Lebih lanjut Nadalsyah konsepsi tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut TPP sebagaimana termaktub dalam peraturan bupati tersebut.
“Kedepannya akan segera kita sesuaikan dengan perkembangan terkini seiring telah terbitnya sejumlah regulasi baru yang mengamanatkan bahwa TPP harus lebih mencerminkan komposisi penghitungan yang layak dan adil terhadap unjuk kinerja riil masing-masing ASN yang kredibel, terukur dan menurut kriteria nilai serta kelas jabatan,” pungkasnya.(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here