MUARA TEWEH, BRAYANEWS-Bupati Barito Utara (Barut) H Nadalsyah mengatakan rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Barito Utara tahun 2020 disusun mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah tahun 2018-2023, yang bertumpu pada percepatan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara sebagai landasan pencapaian agenda pembangunan daerah dan disinergikan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.
“Prioritas pembangunan Kabupaten Barito Utara yaitu infrastruktur dan energi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik,” kata bupati Nadalsyah.
Dikatakannya, prioritas program/kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2020 sebagian merupakan kelanjutan dari prioritas tahun sebelumnya, dengan penajaman skala prioritas pada setiap sektor/subsektor.
Penentuan prioritas tetap memperhatikan keadilan anggaran antar fungsi dan antar urusan pemerintahan tanpa mengabaikan penyelenggaraan pembangunan fungsi dan urusan lainnya.
“Untuk mengakomodir dan membiayai prioritas pembangunan tahun 2020, telah disusun  rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2020,” kata bupati yang akrab disapa H Koyem ini, Selasa (8/10) di gedung DPRD.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,259 triliun lebih yang diperoleh dari PAD diperkirakan sebesar Rp121 milyar lebih, yang terdiri dari hasil pajak daerah sebesar Rp40 milyar lebih, hasil restribusi daerah sebesar Rp15 milyar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebesar Rp11 milyar lebih serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp53,9 milyar lebih.
Dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp983 milyar lebih yang terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar  Rp189 milyar lebih, dana alokasi umum sebesar Rp575 milyar lebih dan dana alokasi khusus diperkirakan sebesar Rp218 milyar lebih.
Selain itu lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan sebesar Rp154 milyar lebih yang didapat dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp40 milyar lebih. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp24 milyar lebih dan dana desa sebesar Rp90 milyar lebih.
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,3 triliun lebih yang terdiri dari belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp746 milyar lebih digunakan untuk membiayai belanja pegawai sebesar Rp549 milyar lebih, belanja hibah sebesar Rp17 milyar lebih, belanja bantuan sosial sebesar Rp6 milyar.
Selain itu belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp3,3 milyar lebih, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp168 milyar lebih serta belanja tak terduga sebesar Rp2 milyar. Untuk belanja langsung dianggarkan sebesar Rp558 milyar lebih.
“Besaran pendapatan daerah dan belanja yang telah kami uraikan tersebut maka defisit anggaran pada APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2020 ini sebesar Rp44,5 milyar lebih atau sebesar 3,42 persen,” katanya.
Pembiayaan direncanakan sebesar Rp190,2 milyar yang merupakan komponen penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu  (tahun 2019), sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 tidak dianggarkan. Adapun sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun berkenaan pada tahun 2020 direncanakan mencapai  Rp145,6 milyar lebih.
“Saya berharap kita semua dapat mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses pembahasan KUA dan PPAS APBD Barito Utara tahun anggaran 2020 hingga tersusunnya rancangan APBD tahun anggaran 2020. Sehingga persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD atas raperda tentang APBD tahun anggaran 2020 dapat dicapai segera, mengingat waktu yang tersisa bagi kita untuk menyelesaikan penyusunan apbd untuk memenuhi ketentuan  sesuai peraturan yang berlaku,” pungkasnya.(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here