MUARA TEWEH, BRAYANEWS- Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) sampaikan rancangan kebujakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran (PPAS) tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD, di gedung DPRD setempat, Selasa (8/10).
Rapat paripurna DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, dan dihadiri Wakil Ketua I dan Ketua II, Bupati H Nadalsyah, wakil bupati Sugianto Panala Putra, Sekda H Jainal Abidin, anggota DPRD, unsur FKPD, staf ahli bupati, asisten sekda, dan undangan lainnya.
Bupati Barito Utara H Nadalsyah dalam pidato pengantarnya mengatakan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) secara substansial merupakan salah satu formulasi kebijakan penganggaran yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
“KUA dan PPAS tahun anggaran 2020 memuat kerangka kesepakatan sebagai pokok-pokok kebijakan mengenai target pencapaian kinerja yang terukur dari berbagai program-program yang akan dilaksanakan,” kata bupati Nadalsyah.
Di dalamnya kata bupati juga memuat kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang menjadi dasar untuk pengalokasian anggaran tahun 2020. “Dengan demikian maka KUA dan PPAS tidak menjelaskan mengenai operasional anggaran, tetapi KUA dan PPAS mengarahkan bagaimana alokasi dan kebijakan anggaran yang akan dilakukan dapat memenuhi prinsip-prinsip penganggaran berdasarkan skala prioritas daerah,” ucap Nadalsyah.
Dikatakannya, dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2020, Pemkab Barito Utara berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Barito Utara tahun 2020.
Disamping juga memperhatikan RKPD Provinsi Kalteng tahun 2020 dan rencana kerja pemerintah pusat (RKP) tahun 2020 yang dalam penyusunannya dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
Sementara fokus utama harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas didalam kebijakan dan program/kegiatan pada tahun anggaran 2020 masih diarahkan kepada upaya-upaya penurunan angka kemiskinan (pro poor), penurunan tingkat pengangguran (pro job) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth) dengan tetap memperhatikan kebijakan sustainable development goals (sdgs) dan keadilan untuk semua (justice for all).(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here